BKN Berwenang Menetapkan NSP di bidang Kepegawaian

Jakarta-Humas BKN, Sebagai instansi yang bertugas melakukan Manajemen PNS, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berwenang menetapkan Norma Standard dan Prosedur (NSP) di bidang Kepegawaian.  NSP ini termasuk tentang kenaikan pangkat dan batas usia pensiun (BUP) bagi PNS yang diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) BKN Nomor 2 tahun 2011.  Informasi ini disampaikan Kepala Subbagian (Kabag) Publikasi Petrus Sujendro saat memfasilitasi audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo dan BKD Kota Palopo di Ruang Rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Selasa (31/1). Selain dihadiri Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro, audiensi ini juga dihadiri Kepala SubDirektorat (Kasubdit) Perencanaan Kompensasi Pegawai  Sukamto, Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) I Astadi Pratomo, dan  Kasi Dalpeg I/C1 Sayogi. Dalam audiensi ini  juga dibicarakan tentang moratorium CPNS dan tindak lanjut  tenaga honorer,selain permasalahan penempatan PNS di luar instansi induknya.

Petrus Sujendro menjelaskan bahwa berdasarkan Perka BKN Nomor 2 tahun 2011 pasal 2 ayat 3 kenaikan pangkat bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya diberikan paling banyak tiga kali, kecuali bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada PMI, lembaga kesehatan/rumah sakit swasta, badan-badan sosial, lembaga pendidikan, dan lembaga/badan lain yang ditentukan Pemerintah. Untuk itu, para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pusat dan daerah hendaknya mengimplementasikan aturan ini dengan konsisten.

Berkaitan dengan Moratorium penerimaan CPNS, Petrus Sujendro menegaskan bahwa kebijakan ini  dilaksanakan 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Berdasarkan Peraturan Bersama tentang Penundaan Sementara penerimaan CPNS, tenaga honorer merupakan salah satu unsur yang dikecualikan dalam pelaksanaan moratorium. Pengecualian terhadap moratorium ini juga berlaku pada kementerian/lembaga yang membutuhkan beberapa formasi seperti: tenaga pendidik, tenaga dokter dan perawat pada UPT Kesehatan, dan jabatan yang bersifat khusus dan mendesak, serta Pemerintah Daerah yang belanja pegawai-nya di bawah/kurang dari 50% dari APBD.

Terkait Kebijakan Moratorium Penerimaan CPNS,  Sukamto menyatakan bahwa tiap instansi pemerintah perlu melakukan  penataan pegawai dengan baik. Untuk penataan pegawai dengan baik, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mutlak dimplementasikan. Disamping itu, guna pemerataan distribusi tenaga pelayanan masyarakat, PNS harus bersedia ditempatkan di instansi dan wilayah di seluruh Indonesia yang membutuhkan.

Pada kesempatan yang sama,  Astadi Pratomo menyatakan bahwa BKN akan mengumumkan tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) dan tidak memenuhi kriteria (TMK) setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru tentang tenaga honorer. PP tentang tenaga honorer ini akan menjadi payung hukum bagi BKN dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.

Sumber : http://www.bkn.go.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s