Bekasi kota terkotor

Didaulat Kota Terkotor, Walhi: Bekasi Lebih Parah dari Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) mendaulat Kota Bekasi sebagai Kota Metropolitan Terkotor di Indonesia

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Ubaidillah, Bekasi lebih parah dari Jakarta. ”Apalagi di bagian utara. Peruntukan ruang tidak sesuai aturan,” ujarnya.

Pemerintah, menurut Ubaidillah, harus tegas. Peruntukan ruang harus diatur supaya tidak merusak estetika.

Terkait manajemen sampah, Ubaidillah mengatakan, open dumping sudah tidak zaman.

“Pemerintah harus tegas. Tentukan mau jadi apa? Energi alternatif, kompos, atau dibakar. Pembuangan dan penumpukan sampah sudah tidak diizinkan sejak UU nomer 18 tahun 2008,” katanya.

Tingkah laku masyarakat, akan berubah bila pemerintah tegas.

“Tentukan saja aturan, harus bagaimana. Nanti masyarakat pasti ikut, apalagi jika pemerintahnya tegas,” kata Ubaidillah.

Perjalanan Dinas Fiktif Pegawai Pemerintah (Korupsi terorganisir)

Sumber : Metrotv news

AKAL bulus pegawai negeri menggerogoti keuangan negara dengan memanipulasi anggaran perjalanan dinas terus terjadi. Bahkan, semakin sistematis dan masif. Manipulasi itu terjadi di seluruh kementerian dan lembaga negara.

Ada tiga pola utama bagaimana manipulasi itu dilakukan. Pertama, jumlah hari dinas tidak sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan. Kedua, melakukan perjalanan dinas fiktif, yaitu menggunakan tiket asli, tetapi palsu. Ketiga, ada yang melakukan perjalanan dinas ke dua tempat berbeda pada saat yang sama.

Ditangkap di Bali, Mochtar Muhammad Walikota Bekasi Non Aktif, Langsung Dibawa ke Jakarta

Jakarta Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wali Kota Bekasi nonaktif, Mochtar Muhammad di Bali. Terpidana kasus korupsi APBD Bekasi itu pun akan langsung dibawa ke Jakarta hari ini.

“Pak Mochtar akan langsung kita bawa ke Jakarta hari ini,” kata sumber detikcom di internal KPK, Rabu (21/3/2012).

Namun orang tersebut enggan menjelaskan detil waktu pemulangan Mochtar ke Jakarta. Dia juga enggan menjelaskan kronologi penangkapan politisi PDIP itu.

Informasi yang dikumpulkan, Mochtar tengah berada di Vila Lula, Seminyak, Kuta, Bali. Sedangkan juru bicara KPK, Johan Budi, membenarkan perihal perihal penangkapan ini.

“Benar,” jawab Johan.

Seperti diketahui, tiga hakim MA akhirnya sepakat secara bulat mengganjar Mochtar Muhammad dengan penjara selama 6 tahun. Politikus PDIP ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi Rp 5,5 miliar secara berkelanjutan.

Indra Azwan, Jalan Kaki Malang Jakarta Mencari Keadilan

Ia mirip lelaki dalam cerita pendek The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway. Tubuhnya mulai menua. Sisa-sisa keperkasaan mulai luntur. Setiap pagi dia harus menatap hari-hari yang murung dan tak bersahabat.

Tapi, Indra Azwan, sang lelaki itu, bukanlah nelayan seperti tokoh dalam cerpen tersebut. Dia juga tak menghabiskan kesialannya di tengah laut. Kepedihan hatinya membawa Indra ke jalan raya. Dia bertekad mencari keadilan dengan berjalan kaki dari Malang ke Jakarta, bahkan bila perlu sampai Mekah. 

BKN Berwenang Menetapkan NSP di bidang Kepegawaian

Jakarta-Humas BKN, Sebagai instansi yang bertugas melakukan Manajemen PNS, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berwenang menetapkan Norma Standard dan Prosedur (NSP) di bidang Kepegawaian.  NSP ini termasuk tentang kenaikan pangkat dan batas usia pensiun (BUP) bagi PNS yang diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) BKN Nomor 2 tahun 2011.  Informasi ini disampaikan Kepala Subbagian (Kabag) Publikasi Petrus Sujendro saat memfasilitasi audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo dan BKD Kota Palopo di Ruang Rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Selasa (31/1). Selain dihadiri Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro, audiensi ini juga dihadiri Kepala SubDirektorat (Kasubdit) Perencanaan Kompensasi Pegawai  Sukamto, Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) I Astadi Pratomo, dan  Kasi Dalpeg I/C1 Sayogi. Dalam audiensi ini  juga dibicarakan tentang moratorium CPNS dan tindak lanjut  tenaga honorer,selain permasalahan penempatan PNS di luar instansi induknya.

Saya juga Anti Korupsi

Emang paling enak kongkow-kongkow di warung kopi. ngomong ngalor ngidul dari masalah dapur masalah lendir sampe masalah politik dan tentunya sambil mengutuk para koruptor.
Ngomong-ngomong anti korupsi semua orang ternyata anti korupsi dan pasti semua menunjuk diri paling anti korupsi, yg rakyat jelata sampe yg di duduk di kursi dengan amanat rakyat semua teriak “…Brantas korupsi…” dan hatinya bilang ” “..Tapi ada syaratnya…asal yang korupsi itu bukan temen saya, bukan dari partai saya, bukan sanak family saya, hehhe….”..
*minum kopi dulu gan..*
kata-kata yang paling sering kita denger di tv kalo orang korup adalah. ” .. silahkan saja periksa….dan tindak sesuai hukum yg berlaku.. buka.. semua biar terang benderang.. “*itu kata wakil rakyat yg terhina di tv *kalo aja nih tivi udah lunas keriditan nya.. saya lempar tuuh pake bantal… hahahhaha…

Terang aja korupsi ngga terungkap sampe ke akar2 nya….lah wong hukum nya udah di rekayasa. namanya juga korupsi berjamaah.

coba ya klo dosa itu ngejendol.. pasti di senayan pada ngejendol semua :D.

tape dehhh…sampe lebaran monyet juga kga bakal dahh korupsi ilang. lah sang koruptor. ikut teriak Anti korupsi, ikut rapat konsultasi dengan KPK.

Sebagai rakyat…saya emang ngga bisa berbuat apa-apa untuk ikut memberantas korupsi, hanya menjadi komentator. Saya juga Anti korupsi ko.. Tapii…..:D

Mikirin koruptor jadi pusingsendiri hehhe mending ngopi pait lagi dehh.. sambil dengerin Alamat Palsu heheh…

Kopinya udah abis…jadi udah dulu deeh ngedumelnya…terima kasih..

APA PENTINGNYA UPACARA 17 AGUSTUS

Hari ini tanggal 17 Agustus  2011, di Setiap sudut..di setiap stasiun tv…meneriakan MERDEKA.  apa siih merdeka itu…?? Jujur saya ngga faham sekali apa titu merdeka, yg penting adalah saya atau kita.. menghargai secara nyata hidup kita masing-masing.

Dan di setiap tanggal ini pasti di lakukan upacara dan hormat bendera. Apa pentingnya upacara? Saya hanya berfikir…upacara dan hormat bendera adalah hukumnya wajib untuk orang-orang  yang memang hidupnya dibiayai oleh negara. Dan Apakah dengan melakukan upacara lalu negara memperhatikan orang² yang di biayai oleh negara?

Ackkh….yang jelas buat saya…Jalani apa yang kita yakini dengan tanpa menyakiti siapapun.

Si Cantik yang Bakal jadi pengemis

Bekasiku Sayang Bekasiku malang.

Berjalan menyusuri jalan kota Bekasi, sungguh ramai dan tertata apik. Dalam hatiku berkata sungguh cantik kota ku ini. Gedung-gedung yang megah, kantor walikota yang indah, jalan-jalan yang bersih, pemukiman kelas atas semua ada di Bekasi tercinta, wajar adanya karena Bekasi menjadi kota pendukung ibukota (Jakarta). Pantaslan aku katakan Bekasi ibarat wanita cantik yang sedang tumbuh dewasa.

Bekasi terus bersolek mempercantik diri  dan terus bersolek. Si Cantik? Ya, saya harus jujur mengatakan bahwa Kota Bekasi sebagai si cantik karena memang saat ini tengah berdandan rapi dengan lapisan ’lipstik’-nya. Dan saya harus bangga menjadi warga Bekasi, dandanan yang belum tuntas itu, sudah membuat Kota Bekasi jauh berbeda ketimbang sebelumnya yang kusam dan semrawut.     

Bekasi, APBD 2010 Defisit Rp184 M

Bekasi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2010 kembali defisit Rp184 M, setelah di tahun sebelumnya juga mengalami defisit sekitar Rp170 M.

Belakangan diketahui defisit tersebut diakibatkan lambatnya DPPKAD mengejar Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pemberlakuan UU No 28 tahun 2010 tentang pajak dan retribusi daerah yang merupakan pengganti UU No 34 tahun 2007.

Mochtar-Pepen Mangkir, Rapat Koordinasi Gagal

BEKASI TIMUR – Rencana dewan memanggil pimpinan daerah Mochtar Mohamad dan Rahmat Effendi kemarin, gagal terlaksana. Keduanya (Wali Kota dan Wawali) tidak memenuhi undangan rapat koordinasi dengan dewan terkait situasi dan kondisi pemerintahan, pasca ditahannya Sekretaris Daerah Kota Bekasi Tjandra Utama Effendi.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Bekasi Andi Zabidi kepada sejumlah wartawan mengatakan, dengan tidak hadirnya kedua pimpinan daerah itu, dewan merasa dilecehkan. Apalagi ketidakhadirannya, tanpa ada keterangan jelas atau memberi kabar kepada dewan. “Hal ini semakin menegaskan, bahwasanya tidak ada niatan baik dari pemerintah untuk membenahi situasi di lingkungan pemerintahan saat ini,“ ujar Ketua DPC Demokrat Kota Bekasi ini.