Bekasi kota terkotor

Didaulat Kota Terkotor, Walhi: Bekasi Lebih Parah dari Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) mendaulat Kota Bekasi sebagai Kota Metropolitan Terkotor di Indonesia

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Ubaidillah, Bekasi lebih parah dari Jakarta. ”Apalagi di bagian utara. Peruntukan ruang tidak sesuai aturan,” ujarnya.

Pemerintah, menurut Ubaidillah, harus tegas. Peruntukan ruang harus diatur supaya tidak merusak estetika.

Terkait manajemen sampah, Ubaidillah mengatakan, open dumping sudah tidak zaman.

“Pemerintah harus tegas. Tentukan mau jadi apa? Energi alternatif, kompos, atau dibakar. Pembuangan dan penumpukan sampah sudah tidak diizinkan sejak UU nomer 18 tahun 2008,” katanya.

Tingkah laku masyarakat, akan berubah bila pemerintah tegas.

“Tentukan saja aturan, harus bagaimana. Nanti masyarakat pasti ikut, apalagi jika pemerintahnya tegas,” kata Ubaidillah.

Ditangkap di Bali, Mochtar Muhammad Walikota Bekasi Non Aktif, Langsung Dibawa ke Jakarta

Jakarta Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wali Kota Bekasi nonaktif, Mochtar Muhammad di Bali. Terpidana kasus korupsi APBD Bekasi itu pun akan langsung dibawa ke Jakarta hari ini.

“Pak Mochtar akan langsung kita bawa ke Jakarta hari ini,” kata sumber detikcom di internal KPK, Rabu (21/3/2012).

Namun orang tersebut enggan menjelaskan detil waktu pemulangan Mochtar ke Jakarta. Dia juga enggan menjelaskan kronologi penangkapan politisi PDIP itu.

Informasi yang dikumpulkan, Mochtar tengah berada di Vila Lula, Seminyak, Kuta, Bali. Sedangkan juru bicara KPK, Johan Budi, membenarkan perihal perihal penangkapan ini.

“Benar,” jawab Johan.

Seperti diketahui, tiga hakim MA akhirnya sepakat secara bulat mengganjar Mochtar Muhammad dengan penjara selama 6 tahun. Politikus PDIP ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi Rp 5,5 miliar secara berkelanjutan.

BKN Berwenang Menetapkan NSP di bidang Kepegawaian

Jakarta-Humas BKN, Sebagai instansi yang bertugas melakukan Manajemen PNS, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berwenang menetapkan Norma Standard dan Prosedur (NSP) di bidang Kepegawaian.  NSP ini termasuk tentang kenaikan pangkat dan batas usia pensiun (BUP) bagi PNS yang diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) BKN Nomor 2 tahun 2011.  Informasi ini disampaikan Kepala Subbagian (Kabag) Publikasi Petrus Sujendro saat memfasilitasi audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo dan BKD Kota Palopo di Ruang Rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Selasa (31/1). Selain dihadiri Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro, audiensi ini juga dihadiri Kepala SubDirektorat (Kasubdit) Perencanaan Kompensasi Pegawai  Sukamto, Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) I Astadi Pratomo, dan  Kasi Dalpeg I/C1 Sayogi. Dalam audiensi ini  juga dibicarakan tentang moratorium CPNS dan tindak lanjut  tenaga honorer,selain permasalahan penempatan PNS di luar instansi induknya.

Si Cantik yang Bakal jadi pengemis

Bekasiku Sayang Bekasiku malang.

Berjalan menyusuri jalan kota Bekasi, sungguh ramai dan tertata apik. Dalam hatiku berkata sungguh cantik kota ku ini. Gedung-gedung yang megah, kantor walikota yang indah, jalan-jalan yang bersih, pemukiman kelas atas semua ada di Bekasi tercinta, wajar adanya karena Bekasi menjadi kota pendukung ibukota (Jakarta). Pantaslan aku katakan Bekasi ibarat wanita cantik yang sedang tumbuh dewasa.

Bekasi terus bersolek mempercantik diri  dan terus bersolek. Si Cantik? Ya, saya harus jujur mengatakan bahwa Kota Bekasi sebagai si cantik karena memang saat ini tengah berdandan rapi dengan lapisan ’lipstik’-nya. Dan saya harus bangga menjadi warga Bekasi, dandanan yang belum tuntas itu, sudah membuat Kota Bekasi jauh berbeda ketimbang sebelumnya yang kusam dan semrawut.     

Bekasi, APBD 2010 Defisit Rp184 M

Bekasi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2010 kembali defisit Rp184 M, setelah di tahun sebelumnya juga mengalami defisit sekitar Rp170 M.

Belakangan diketahui defisit tersebut diakibatkan lambatnya DPPKAD mengejar Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pemberlakuan UU No 28 tahun 2010 tentang pajak dan retribusi daerah yang merupakan pengganti UU No 34 tahun 2007.

Mochtar-Pepen Mangkir, Rapat Koordinasi Gagal

BEKASI TIMUR – Rencana dewan memanggil pimpinan daerah Mochtar Mohamad dan Rahmat Effendi kemarin, gagal terlaksana. Keduanya (Wali Kota dan Wawali) tidak memenuhi undangan rapat koordinasi dengan dewan terkait situasi dan kondisi pemerintahan, pasca ditahannya Sekretaris Daerah Kota Bekasi Tjandra Utama Effendi.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Bekasi Andi Zabidi kepada sejumlah wartawan mengatakan, dengan tidak hadirnya kedua pimpinan daerah itu, dewan merasa dilecehkan. Apalagi ketidakhadirannya, tanpa ada keterangan jelas atau memberi kabar kepada dewan. “Hal ini semakin menegaskan, bahwasanya tidak ada niatan baik dari pemerintah untuk membenahi situasi di lingkungan pemerintahan saat ini,“ ujar Ketua DPC Demokrat Kota Bekasi ini.

Hari ini, Selasa, 20 Juli 2010 Dewan Panggil Wali Kota dan Wawali

Tidak dapat dipungkiri, ditahannya Sekretaris Daerah Kota Bekasi Tjandra Effendi Utama berimbas pada stagnasinya Pemerintah Kota Bekasi. Untuk itu, hari ini dewan akan mengundang pimpinan daerah (wali kota dan wakilnya), membicarakan situasi pemerintahan pasca ditahannya Sekda.
Hal itu diakui Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Yusuf Nasih usai melaksanakan rapat koordinasi pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi kemarin, di ruangan Ketua DPRD Kota Bekasi Azhar Laena.

Menurutnya, penetapan tersangka dan penahanan Sekda sangat mempengaruhi jalannya roda Pemerintah Kota Bekasi. “Untuk itu kami pimpinan DPRD Kota Bekasi dan pimpinan fraksi melaksanakan rapat koordinasi.

Tjandra Utama Effendi (Sekretaris Daerah Pemkot Bekasi)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Sekretaris Daerah (sekda) Kota Bekasi Tjandra Utama Effendi di Rutan Mabes Polri, tadi malam (15/7) pukul 19.40.

Penahanan pria yang menjabat kursi sekda Kota Bekasi terlama se-Indonesia (2004-2010) ini setelah penyidik KPK memeriksa pria berkumis itu selama 9 jam, kemarin.

KPK menemukan indikasi keterlibatan Tjandra Utama dalam kasus dugaan suap menyuap ke BPK Jawa Barat bersama dua pejabat Kota Bekasi lainnya yang sudah lebih dulu ditetapkan tersangka, yaitu Kabid Aset dan Akuntansi Herry Supardjan (HS) dan Kepala Inspektorat Kota Bekasi Herry Lukman Tohari (HL).

Mochtar Muhammad Diperiksa KPK. Bekasiku sayang ….. Bekasiku di Korup

Walikota Bekasi Mochtar Muhammad diperiksa selama sekitar delapan jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terhadap petugas Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat (BPK Jabar). “Saya diperiksa sebagai saksi,” kata Mochtar kepada wartawan di Gedung KPK di Jakarta, Rabu sore.